Tugas Sejarah

Sejarah Singkat Indische Partij (IP) ~ Indische Partij (IP) didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudhi), Tjipto Mangunkusumo, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Tujuan didirikannya partai polilik ini adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Tujuan ini disebarluaskan melalui surat kabar De Express.

Indische Partij [image by id.wikipedia.org],

Anggaran dasar dan program kerja IP adalah membangun patriotisme IP terhadap tanah air, bekerja sama atas dasar kesamaan ketatanegaraan demi memajukan tanah air, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.

Untuk mencapai tujuan partai, caracara yang ditempuh IP adalah memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia, memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan, memperjuangkan persamaan hak setiap warga, memperbaiki keadaan ekonomi Hindia, menghindiakan pengajaran untuk kepentingan ekonomi.

Karena program dan cita-cita IP dianggap membahayakan Belanda, IP dinyatakan sebagai partai terlarang. Akan tetapi, Soewardi Soerjaningrat tetap menyebarluaskan kritik melalui tulisan berjudul "Als ik een Nederlander was ...." (seandainya aku seorang Belanda) yang berisi sindiran tajam terhadap ketidakadilan Belanda atas negara jajahannya.

Alasan Suwardi menulis tulisan tersebut adalah kritik atas kebijakan Belanda yang memungut dana pada rakyat untuk ulang tahun kemerdekaan Belanda. Akibat tulisan tersebut, ketiga tokoh IP ditangkap. Douwes Dekker dibuang ke Kupang, Tjipto Mangunkusumo ke Banda, dan Soewardi Soerjaningrat ke Bangka. Tetapi, atas permintaan mereka sendiri, ketiganya dibuang ke Belanda pada tahun 1913.

Sumber pustaka: Cakrawala Sejarah 2 : untuk SMA / MA Kelas XI ( Program IPS ) /penulis, Wardaya ; editor, Sugiharti ; illustrator, Mulyanto .— Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Sejarah Singkat Organisasi Sarekat Islam (SI) ~ Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) dengan ketua Haji Samanhudi. Keinginan untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina mendorong banyak orang ingin menjadi anggota SDI. Tujuan SDI semula adalah memajukan perdagangan untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina. Namun pada akhirnya, selain memajukan perdagangan, SDI juga ingin memajukan agama Islam. Oleh karena itu, atas anjuran H.O.S. Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam) pada tahun 1912.

Sarekat Islam (SI) [image by nasional.tempo.co],

SI mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam usaha meningkatkan derajat, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah agama.

Pada tahun 1913, SI menyelenggarakan kongres pertama di Surabaya dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu SI bukan partai politik, SI tidak bermaksud melawan Belanda, memilih HOS Cokroaminoto sebagai ketua SI, dan menetapkan Surabaya sebagai pusat SI.

Karena bersifat kerakyatan, SI cepat mendapatkan anggota. Akibatnya, Gubernur Belanda A.W.F. Idenburg ragu dan khawatir terhadap SI, sehingga permohonan izin pengesahan SI ditolak. Oleh karena itu, SI menyiasati hal tersebut dengan mendirikan Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya yang diakui Belanda pada tanggal 18 Maret 1916. Adapun tujuan didirikannya CSI adalah memajukan, membantu, memelihara, dan menjalin kerja sama antar-SI lokal yang tergabung dalam CSI.

Pada tahun 1921, SI mengadakan kongres ke-4 di Surabaya. Pada kongres ke-4 ini, Semaun dan Darsono mengemukakan paham sosialis. Ada beberapa anggota SI yang tidak sepaham dengan mereka. Akibatnya, SI pecah menjadi SI putih dan SI merah. SI putih dipimpin oleh Haji Agus Salim dan Abdul Muis, sedangkan SI merah berpaham komunis di bawah Semaun, Tan Malaka, dan Darsono yang nanti masuk dalam PKI.

Sumber referensi: Cakrawala Sejarah 2 : untuk SMA / MA Kelas XI ( Program IPS ) / penulis, Wardaya ; editor, Sugiharti ; illustrator, Mulyanto .— Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Sejarah Singkat Budi Utomo (BU) ~ Kebangkitan nasional ditandai lahirnya Budi Utomo (BU) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo, Suradji, dan Gunawan Mangunkusumo yang waktu itu menjadi mahasiswa Stovia (kedokteran Jawa), sedangkan perintisnya adalah Dr. Wahindin Sudirohusodo.

Budi Utomo [image by portalsejarah.id],

Ia mendirikan Studie Fonds (dana pelajar) guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Itulah sebabnya, BU disebut organisasi sosial dan perintis pergerakan nasional. Adapun bidang gerak BU adalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini tercermin dari tujuan yang akan dicapai oleh BU tersebut.

Tujuan BU adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang harmonis bagi nusa bangsa. Tujuan tersebut akan dicapai melalui usaha, antara lain, memajukan pendidikan, teknik industri, pertanian, peternakan dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan sendiri.

BU berasaskan kooperatif, moderat, dan tidak berpolitik. Keanggotaan BU tidak terbatas pada Jawa, Madura, dan umumnya pelajar dan priyayi. Pada tanggal 5 Oktober 1908, BU mengadakan Kongres I di Yogyakarta dan menghasilkan hal-hal berikut.

1. BU tidak berpolitik.
2. Kegiatan BU ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan.
3. Ruang gerak BU terbatas pada Jawa dan Madura.
4. Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai ketua BU pusat.

MIAI merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah K. H. Mas Mansyur dan kawan-kawan. Organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang sebab merupakan gerakan anti-Barat dan hanya bergerak dalam bidang amal (sebagai baitulmal) serta penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Meskipun demikian, pengaruhnya yang besar menyebabkan Jepang merasa perlu untuk membatasi ruang gerak MIAI.

MIAI (image by hidayatullah.com],

Pada awal pendudukan, Jepang membentuk Bagian Pengajaran dan Agama yang dipimpin oleh Kolonel Horie. Ia mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Horie meminta agar umat Islam tidak melakukan kegiatankegiatan yang bersifat politik.

Permintaan ini disetujui oleh peserta pertemuan tersebut yang kemudian membuat pernyataan sikap di akhir pertemuan. Pada akhir Desember 1942, hasil pertemuan di Surabaya itu ditingkatkan dengan mengundang 32 orang kiai di seluruh Jawa Timur untuk menghadap Letnan Jenderal Imamura dan Gunseikan, Mayor Jenderal Okasaki. Dalam pertemuan tersebut, Gunseikan menyatakan bahwa Jepang akan tetap menghargai Islam dan akan mengikutsertakan golongan Islam dalam pemerintahan.

Pemerintah militer Jepang memilih MIAI sebagai satu-satunya wadah bagi organisasi gabungan golongan Islam. Akan tetapi, organisasi ini baru diakui oleh Jepang setelah mengubah anggaran dasarnya, khususnya mengenai asas dan tujuannya. Pada asas dan tujuan MIAI ditambahkan kalimat:

"... turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon."

Sebagai organisasi tunggal golongan Islam, MIAI mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam sehingga organisasi ini berkembang semakin maju. Melihat perkembangan ini, Jepang mulai merasa curiga. Tokoh-tokoh MIAI di berbagai daerah mulai diawasi.

Untuk mengantisipasi agar gerakan para pemuka agama Islam tidak menjurus pada kegiatan yang berbahaya bagi Jepang, diadakan pelatihan para kiai. Para kiai yang menjadi peserta pelatihan tersebut dipilih berdasarkan syarat-syarat memiliki pengaruh yang luas di lingkungannya dan mempunyai watak yang baik. Pelatihan tersebut berlangsung di Balai Urusan Agama di Jakarta selama satu bulan.

MASYUMI [image by arifuddinali.blogspot.com],

Namun, keterbatasan kegiatan MIAI justru dirasakan kurang memuaskan bagi Jepang sendiri. Pada bulan Oktober 1943, MIAI secara resmi dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Organisasi ini disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943.

Susunan kepengurusan Masyumi adalah ketua pengurus besar dipegang oleh K.H. Hasyim Asy'ari, wakil dari Muhammadiyah adalah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasyim, dan Kartosudarmo. Adapun wakil dari NU adalah K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Mochtar.

Sumber : Cakrawala Sejarah 2 : untuk SMA / MA Kelas XI ( Program IPS ) / penulis, Wardaya ; editor, Sugiharti ; illustrator, Mulyanto .— Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.